“Tugas yang paling penting jika kita menyelamatkan bumi yaitu dengan cara mendidik"

(The most important task, if we are to save the earth is to educate)

Sir Peter Scott, Founder WWF

“Kita tidak mewarisi bumi ini dari nenek moyang kita, kita meminjamnya dari anak cucu kita maka kembalikanlah secara utuh"

“Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan melibatkan cara melihat dunia yang berbeda.”

Inger BjÖrneloo, Pelatih Guru, Universitas GÖteborg Swedia

“Bumi dapat mencukupi kebutuhan umat manusia, tetapi tidak untuk keserakahannya.”

Mahatma Gandhi

“Bumi adalah rumahku, rumahku adalah bumiku, tak heran aku harus menjagamu”

“Bergabunglah bersama kami untuk membuat dunia menjadi lebih baik”

“Pembangunan lestari memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengkompromikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.”

“Kebersihan akan melahirkan banyak nilai-nilai positif. Membiasakan diri untuk menjaga kebersihan membuat anda dipenuhi berbagai karakter-karakter positif”

“Siapapun yang merenungi alam semesta, akan tersadar akan besar dan melimpahnya keagungan Zat yang telah menciptakan semesta ini”

Tuhan menciptakan Alam semesta untuk dijadikan tempat merenung bagi orang-orang yang berfikir

Petiklah milyaran hikmah yang terdapat dalam Alam, niscaya Alam tak letih memberikan anda pelajaran tentang kehidupan

Dasar Hukum ESD di Indonesia

PPB bukanlah sesuatu yang baru dan tiba-tiba muncul di Indonesia. Walaupun tidak disebutkan secara eksplisit pengaturan PPB dalam peraturan perundangan, namun nilai-nilai PBB telah terlihat diakomodasi dalam berbagai peraturan perundangan.

Berbagai peraturan perundangan telah mengintegrasikan 6 dasar pijakan PBB, baik peraturan pada tingkat Undang-undang Dasar, Undang-undang hingga berupa nota kesepahaman dari beberapa kementerian. Sebagai aturan pelaksana dari undang-undang, 6 dasar pijakan PBB ini juga terintegrasi dalam beberapa peraturan daerah yang mengatur mengenai pendidikan. Undang-undang Dasar 1945 memberikan mandat untuk pelaksanaan PPB berdasar Pasal 31 ayat (3) yang mengamanatkan:

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”.

Amanat ini yang kemudian dilaksanakan tidak hanya oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, namun juga oleh UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025.  

Dengan diaturnya PPB dalam peraturan perundangan selain Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional memperlihatkan bahwa PPB tidak hanya menjadi bagian sistem pendidikan nasional semata, namun juga telah terintegrasi dalam perencanaan pembangunan di Indonesia. Lebih tegas lagi terlihat bahwa PPB menjadi hak setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

“Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

Pemerintah kemudian menurunkan mandat ini dalam beberapa aturan pelaksana seperti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Permendiknas No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 – 2014, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional no 48 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014, serta Nota Kesepahaman antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan Nasional No 03/MENLH/02/2010 dan No 01/II/KB/2010 tentang Pendidikan Lingkungan Hidup. (Sumber: Menyongsong akhir Decade of ESD (2005 – 2014) Perjalanan Education for Sustainable Development di Indonesia dalam Perspektif LSM)